Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kasus hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan Aparat Penegak Hukum (Apgakum) yang berada di wilayah Manado, Prov. Sulawesi Utara yang berjumlah 50 peserta, terdiri dari (Polda Sulut, Polresta, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kantor OJK, Kanwil Imigrasi, Dinas Kominfo, Dinas Perindag dan Civitas Akademika), dan Rapat tersebut di pimpin oleh : Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi Kemeterian Perdagangan RI, Bapak Bachrul Chairi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Ir. Jenny Karouw, M.Si, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bapak Pantas Lumban Batu, SE, MM, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Ibu Sri Hariyati, SH, MM.

Rakor tersebut dalam rangka meningkatkan Sinergitas penanganan kasus hukum bidang Perdagangan Berjangka Komoditi baik yang legal maupun illegal. Bahwa saat ini, hampir diseluruh wilayah di Indonesia marak diselenggarakannya kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin dari Bappebti, yang antara lain dilakukan oleh Pihak yang melakukan kegiatan layaknya Pialang Berjangka namun tidak memiliki izin, dan kegiatan seminar atau workshop Perdagangan Berjangka atau yang lebih dikenal dengan Forex diberbagai hotel berbintang yang penyelenggaraannya tidak memiliki izin dari Bappebti. Seminar atau workshop tersebut diduga telah melanggar Pasal 49 ayat (1a) jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 (UU No. 10 Tahun 2011) dengan ancaman pidana 5-10 tahun dan/atau denda Rp 10-20 Milyar yang berpotensi menjadi sarana pengrekrutan masyarakat untuk menjadi nasabah dan selanjutnya berinvestasi di FOREX DAN GOLD.

Tujuan Rakor tersebut guna menyusun langkah-langkah kongkrit penanganan kasus atas pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka yang tidak memiliki izin maupun yang memiliki izin dari Bappebti. Selain itu, Rapat Koordinasi sekaligus membangun koordinasi dengan Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu demi terwujudnya sinkronisasi dalam penegakan hukum.

Bappebti telah melakukan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi kegiatan ilegal dibidang Perdagangan Berjangka, Bappebti berkerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2016 – 2017 telah melakukan pemblokiran terhadap 81 (delapan puluh satu) website bermuatan Perdagangan Berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti (ilegal dan menyesatkan), Bappebti juga telah melakukan penghentian kegiatan Pialang Berjangka tanpa memiliki izin sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, serta penghentian kegiatan seminar atau workshop secara gratis yang disponsori oleh broker luar negeri maupun dalam negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Bappebti berharap kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam mengikuti kegiatan yang berkedok pelatihan atau seminar atau workshop forex secara gratis yang pada akhirnya ditawarkan untuk menjadi nasabah dan selanjutnya melakukan transaksi forex dengan iming-iming pasti untung dan fixed income, padahal transaksi ini dikenal dengan investasi “high risk high return” dan penuh resiko,  diharapkan masyarakat agar lebih jeli dan teliti apabila mau berinvestasi agar memilih perusahan pialang yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 67 perusahaan Pialang Berjangka, 2 Bursa Berjangka, dan 2 Kliring Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, serta 1 asosiasi yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin berinvestasi di perusahaan yang terdaftar di Bappebti, hendaknya tetap menjadi investor yang cerdas dengan terlebih dahulu:

  1. Melakukan pengecekan legalitas perusahan Pialang Berjangka (broker) di website (www.bappebti.go.id)
  2. Mengenali jenis investasi yang akan digunakan apakah berisiko atau tidak
  3. Mengecek apakah memiliki rekening terpisah atau tidak untuk penampungan dana Nasabah
  4. Tidak terimingi-imingi janji pasti untung dan penghasilan tetap (fixed income)
  5. Menghubungi Bappebti, bila masih meragukan jangan segan untuk menghubungi otoritas dan tanyakan legalitas.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *