Acara Bimtek di Buka OIleh Ibu Kepala Dinas Perindag Prov. Sulut

Bimtek Fasilitasi Pelaksanaan Ekspor bagi UKM Calon Eksportir

Kegiatan Bimtek Fasilitasi Pelaksanaan Ekspor bagi UKM Calon Eksportir yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado pada tanggal  15 Juni 2017 berjalan dengan sukses dan di hadiri oleh UKM Calon Eksportir yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Acara di buka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Ir. Jenny Karouw, M.Si.

Ruang Lingkup Kegiatan :

  1. Melaksanakan dan Melaporkan Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitasi Pelaksanaan Ekspor bagi UKM Calon Eksportir;
  2. Mengidentifikasi dan Menganalisa Manfaat yang akan diperoleh UKM;
  3. Mengidentifikasi Masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam rangka pengembangan UKM Orientasi Ekspor;
  4. Menyusun strategi dan program yang membuat arah kebijakan strategi, untuk mewujudkan perkembangan UKM yang berorientasi ekspor;
  5. Menyusun Laporan Kegiatan

 

Sasaran yang ingin dicapai :

  1. Terfasilitasinya calon eksportir UKM di Sulawesi Utara;
  2. Meningkatnya hasil produk olahan UKM sesuai standar mutu;
  3. Laporan yang akan menjadi panduan dan pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan pengembangan bagi UKM yang berorientasi ekspor.

 

 

DSC_5777

Pasar Murah dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H Ta. 2017

Dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri Pemerintah Provinsi Khusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut bekerja sama dengan BUMD dan Dunia Usaha, mengadakan Pasar Murah dilaksanakan di Kantor Gubernur.

IMG-20170523-WA0001

Rapat Implementasi HET Minyak Goreng

Rapat Implementasi HET Minyak Goreng Selasa, 23 Mei 2017 yang di pimpin oleh: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Ir. Hanny Wajong, M.Si, dan dihadiri oleh Pabrikan Minyak Goreng, BULOG, APRINDO, Distributor Minyak Goreng.

Pelaksanaan Rapat dimaksudkan untuk mengkoordinasikan perkembangan implementasi HET minyak goreng sebesar Rp. 11.000/liter di Sulawesi Utara. Rapat dilaksanakan dengan mengundang 3 pabrikan minyak goreng yang ada di Sulawesi Utara, Perum BULOG, APRINDO dan beberapa distributor minyak goreng.

Dari hasil rapat, beberapa produsen minyak goreng sudah menjual minyak goreng dengan kemasan sederhana. Bimoli dengan merek dagang Delima dan Wilmar Group dengan merek dagang Fortune sudah menjual dengan HET Rp. 11.000/liter. Kedua pabrikan mendatangkan minyak goreng kemasan sederhana dari daerah Sumatera dan Jawa. Untuk memproduksi sendiri PT. Salim Ivomas Pratama (Bimoli) masih menunggu izin MD, sedangkan PT. Multi Nabati Sulawesi menunggu mesin yang dipesan dari India. Satu-satunya pabrikan yang sudah siap memproduksi sendiri kemasan sederhana yaitu PT. Agro Makmur Raya.

APRINDO pada kesempatan ini meminta agar Ritel Lokal juga mendapatkan kuota untuk minyak goreng kemasan sederhana, bukan hanya Ritel di Kota Manado tetapi untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Pemberlakuan HET minyak goreng sebesar Rp. 11.000/liter dimaksudkan agar supaya masyarakat boleh memiliki preferensi harga minyak goreng yang murah yang di jual di ritel modern. Pemberlakuan HET ini berlaku sejak 10 April  sampai dengan 10 September 2017. Selain minyak goreng, 2 komoditi lainnya yang sudah ditentukan HET yaitu gula pasir dan daging sapi beku (eks impor India).

Yang perlu ditindaklanjuti :

  1. Pemerintah mengharapkan agar pabrikan minyak goreng mendukung kebijakan pemerintah ini dengan mempercepat produksi minyak goreng dengan kemasan sederhana. Hal ini tidak lain untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

(Novana Mamuaja, ST)

 

IMG-20170504-WA0003

Pembukaan Acara Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor dalam Rangka Pengembangan Potensi Daerah Bororientasi Ekspor

Kegiatan ini bertempat di Hotel Swiss Belhotel Manado pada tanggal 4 Mei 2017 yang diselenggarakan oleh dir. Kerjasama Pengembangan Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag bekerjasama dengan Dinas perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kadin Sulut, Peserta Kegiatan : Eksportir, Importir, Dinas terkait, Perwakilan atase Perdagangan Indonesia di Manila.

Yang menjadi Tujuan dari acara ini adalah dalam rangka penguatan daya saing pelaku usaha pada sektor ekspor untuk pasar Filipina. Hal ini untuk mendukung Asean Connectivity khususnya Indonesia-Filipina. Adapun isu-isu strategis yang dibahas antara lain, potensiekspor Sulut ke Filipina, daya saing pelaku usaha dalam memasuki pasar ekspor Filipina, dan yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam kegiatan ekspor termasuk kebijakan atau peraturan di Negara tujuan Ekspor.

 

ikm

Rakornas penyusunan Program Pemberdayaan IKM Tahun 2018

Rakornas Penyusunan Program Pemberdayaan IKM Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 3-6 Mei 2017 bertempat di Hotel Aryaduta, pada kegiatan ini Dihadiri Oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Ibu Direktur Jenderal Industri Kecil Dan Menengah, Para Pejabat Eselon II, III Dan IV Di Lingkup Ditjen IKM Kementerian Perindustrian RI, Para Narasumber Dan Moderator, Para Kepala Dinas Yang Membidangi Perindustrian Dari 34 Provinsi Se-Indonesia.

Dalam sambutanya sekaligus membuka acara kegiatan Rakornas Penyusunan Program Pemberdayaan IKM Tahun 2018 Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O. E. Kandouw mengatakan bahwah sangat penting diadakannya Rakornas IKM ini karena dengan adanya koordinasi maka kegiatan yang terlaksana pada setiap daerah yang ada di Indonesia dapat di Sinkronisasi Khususnya dalam memajukan IKM.

IMG-20170503-WA0010

Acara Penyambutan Kapal RoRo Super Shuttle 12 rute Davao-Bitung

Acara Penyambutan Kapal RoRo Super Shuttle 12 rute Davao-Bitung pada tanggal 2 Mei 2017 di Pelabuhan Bitung yang dihadiri oleh Gubernur Sulut, Walikota Bitung, Kapolda Sulut, Konjen Philipina Manado, Beserta Pejabat Instansi terkait.

Dalam sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE menyampaikan :

  1. Peluncuran Perdana Konektivitas Laut Bitung-Davao-General Santos yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2017 di Davao Filipina oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigro Duterte telah memberikan harapan yang besar bagi daerah untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan yaitu menjadikan Bitung sebagai Internasional Hub Port;
  2. Dibukanya Konektivitas Perdagangan Internasional tidak saja akan memajukan Provinsi Sulawesi Utara tetapi akan memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi secara nasional;
  3. Tantangannya adalah bagaimana Jalur Perdaganga ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkesinambungan;
  4. Apabila dilihat dari aspek regulasi Pemerintah Indonesia, masih banyak aturan yang berbenturan dan tentunya akan menjadi Constrain dalam pengembangan Bitung sebagai Hub Internasional.

Sebagai contoh :

  • Kepres 26/2012 tentang SIGLOGNAS (Sistem Logistik Nasional) yang sampai saat ini belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Kementerian Teknis terkait;
  • Permendag 87/2015 yang baru membolehkan Impor tiga komoditi yaitu Teksil, Elektronika serta Makanan dan minuman;
  • Permentan 55/2016 Bitung belum ditetapkan sebagai pelabuhan impor untuk komoditas sayur dan buah segar;
  1. Kebijakan-kebijakan Nasional, belum secara konsisten diikuti dengan aturan-aturan teknis dari Kementerian/Lembaga terkait;
  2. Dari aspek Sarana dan Prasarana masih dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunannya sehingga dapat dimanfaatkan maksimal;
  3. Harapan kami Pemerintah Pusat akan tetap memberikan perhatian khusus untuk kelancaran dan kesinambungan konektivitas laut ini;
  4. Kepada pihak swasta diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini dalam upaya Peningkatan Ekspor Impor baik di Sulawesi Utara maupun secara Nasional.
IMG-20170425-WA0000

Konsultasi Publik Hasil Kesepakatan Perundingan Birateral Indonesia dengan Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik

Konsultasi Publik Hasil Kesepakatan Perundingan Birateral Indonesia dengan Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang bekerja sama dengan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 bertempat di Swiss belhotel Manado.

Acara ini dihadiri oleh Instansi terkait, Pelaku Usaha, Asosiasi adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan hasil perundingan kerja sama antara Indonesia dengan Negara-Negara di Asean dan pasifik. hasil dari kerjasama tersebut adalah dalam bidang perdagangan terutama dalam ekspor dan impor barang, terutama pemberian fasilitas dalam bentuk preferensial tarif untuk produk ekspor asal Indonesia ke Negara-Negara di kawasan ini.

IMG-20170413-WA0000

Pasar Lelang Komoditi Agro periode ke-3 Tahun 2017

Kegiatan Pasar Lelang yang dilaksanakan pada Kamis, 13 April 2017 bertempat di Hotel Sahid Kawanua dibuka oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Ir. Hanny Wajong, M.Si dan dihadiri Pelaku usaha penjual dan pembeli, Perbankan, Instansi Pembina UMKM.

  • Kegiatan Pasar Lelang dilaksanakan untuk memperpendek mata rantai perdagangan dimana penjual dan pembeli dipertemukan secara langsung dengan mekanisme pembentukan harga yang transparan, sehingga penjual maupun pembeli dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.
  • Pasar lelang periode yang ke 3 ditahun 2017 berhasil membukukan transaksi senilai Rp. 8.504.500.000,-

Berikut adalah transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Periode yang ke-3 :

No.

Komoditi

Nilai Transaksi

1

Jagung Hibrida 7.500.000.000

2

Arang tempurung 1.000.000.000

3

Gula Merah Aren

4.500.000

Total Transaksi

8.504.500.000

 

  • Kedepannya diharapkan para pelaku usaha IKM dapat meningkatkan kualitas produk terlebih dari sisi kemasan yang baik agar dapat diterima oleh pasar.
DSC_5282

Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kasus hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan Aparat Penegak Hukum (Apgakum) yang berada di wilayah Manado, Prov. Sulawesi Utara yang berjumlah 50 peserta, terdiri dari (Polda Sulut, Polresta, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kantor OJK, Kanwil Imigrasi, Dinas Kominfo, Dinas Perindag dan Civitas Akademika), dan Rapat tersebut di pimpin oleh : Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi Kemeterian Perdagangan RI, Bapak Bachrul Chairi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Ir. Jenny Karouw, M.Si, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bapak Pantas Lumban Batu, SE, MM, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Ibu Sri Hariyati, SH, MM.

Rakor tersebut dalam rangka meningkatkan Sinergitas penanganan kasus hukum bidang Perdagangan Berjangka Komoditi baik yang legal maupun illegal. Bahwa saat ini, hampir diseluruh wilayah di Indonesia marak diselenggarakannya kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin dari Bappebti, yang antara lain dilakukan oleh Pihak yang melakukan kegiatan layaknya Pialang Berjangka namun tidak memiliki izin, dan kegiatan seminar atau workshop Perdagangan Berjangka atau yang lebih dikenal dengan Forex diberbagai hotel berbintang yang penyelenggaraannya tidak memiliki izin dari Bappebti. Seminar atau workshop tersebut diduga telah melanggar Pasal 49 ayat (1a) jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 (UU No. 10 Tahun 2011) dengan ancaman pidana 5-10 tahun dan/atau denda Rp 10-20 Milyar yang berpotensi menjadi sarana pengrekrutan masyarakat untuk menjadi nasabah dan selanjutnya berinvestasi di FOREX DAN GOLD.

Tujuan Rakor tersebut guna menyusun langkah-langkah kongkrit penanganan kasus atas pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka yang tidak memiliki izin maupun yang memiliki izin dari Bappebti. Selain itu, Rapat Koordinasi sekaligus membangun koordinasi dengan Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu demi terwujudnya sinkronisasi dalam penegakan hukum.

Bappebti telah melakukan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi kegiatan ilegal dibidang Perdagangan Berjangka, Bappebti berkerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2016 – 2017 telah melakukan pemblokiran terhadap 81 (delapan puluh satu) website bermuatan Perdagangan Berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti (ilegal dan menyesatkan), Bappebti juga telah melakukan penghentian kegiatan Pialang Berjangka tanpa memiliki izin sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, serta penghentian kegiatan seminar atau workshop secara gratis yang disponsori oleh broker luar negeri maupun dalam negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Bappebti berharap kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam mengikuti kegiatan yang berkedok pelatihan atau seminar atau workshop forex secara gratis yang pada akhirnya ditawarkan untuk menjadi nasabah dan selanjutnya melakukan transaksi forex dengan iming-iming pasti untung dan fixed income, padahal transaksi ini dikenal dengan investasi “high risk high return” dan penuh resiko,  diharapkan masyarakat agar lebih jeli dan teliti apabila mau berinvestasi agar memilih perusahan pialang yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 67 perusahaan Pialang Berjangka, 2 Bursa Berjangka, dan 2 Kliring Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, serta 1 asosiasi yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin berinvestasi di perusahaan yang terdaftar di Bappebti, hendaknya tetap menjadi investor yang cerdas dengan terlebih dahulu:

  1. Melakukan pengecekan legalitas perusahan Pialang Berjangka (broker) di website (www.bappebti.go.id)
  2. Mengenali jenis investasi yang akan digunakan apakah berisiko atau tidak
  3. Mengecek apakah memiliki rekening terpisah atau tidak untuk penampungan dana Nasabah
  4. Tidak terimingi-imingi janji pasti untung dan penghasilan tetap (fixed income)
  5. Menghubungi Bappebti, bila masih meragukan jangan segan untuk menghubungi otoritas dan tanyakan legalitas.