Jpeg

Pasar Lelang Komoditi Agro periode ke-2 Tahun 2017

Kegiatan Pasar Lelang yang dilaksanakan di Hotel Sahid Manado Kamis, 16 Maret 2017 dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Jenny Karouw, M.Si dan dihadiri Para Pelaku usaha penjual dan pembeli, Perbankan, Instansi Pembina UMKM

  • Kegiatan Pasar Lelang dilaksanakan untuk memperpendek mata rantai perdagangan dimana penjual dan pembeli dipertemukan secara langsung dengan mekanisme pembentukan harga yang transparan, sehingga penjual maupun pembeli dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.
  • Pasar lelang periode yang ke 2 ditahun 2017 berhasil membukukan transaksi senilai Rp. 6.010.000.000,-

Berikut adalah transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Periode yang ke-2

No.

Komoditi

Nilai Transaksi

1

Jagung Hibrida

5,250,000,000

2

Arang tempurung

605,000,000

3

Seledri

3,000,000

4

Buah salak

36,000,000

5

Gula merah aren

72,000,000

6

Gula semut

36,000,000

7

Dodol salak

8,000,000

 

TOTAL

6,010,000,000

Kedepannya diharapkan para pelaku usaha IKM dapat meningkatkan kualitas produk terlebih dari sisi kemasan yang baik agar dapat diterima oleh pasar.

17457891_1316645415067976_6803568738893303495_n

Kegiatan Bimbingan Teknis Good Manufacturing Practices (GMP) bagi Wirausaha Baru IKM

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Good Manufacturing Practices (GMP) bagi Wirausaha Baru IKM yaitu tanggal  23 – 24 Maret 2017 bertempat Hotel Quality Manado yang di hadiri oleh para pengusaha IKM Pangan dan yang menjadi narasumber adalah Balai POM Manado, Baristand, Dinas Perindag Daerah Prov. Sulut.

Maksud dan Tujuan

  1. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada peserta agar dapat mengetahui cara memproduksi pangan yang baik dan benar agar produk aman untuk dikonsumsi.
  2. Untuk mendorong peserta industri pengolahan pangan agar dalam melakukan proses produksi tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak diijinkan yang dapat menganggu kesehatan.
  3. Untuk mendapatkan hasil produk olahan pangan yang bermutu sesuai ketentuan SNI

Hasil yang diharapkan

  1. Tersedianya pengusaha/pengrajin yang handal dalam memproduksi komoditi pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
  2. Para pengusaha/pengrajin IKM Pangan akan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  3. Konsumen dapat terlindungi dari produk yang tidak bermutu.
  4. Produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasaran dalam negeri maupun luar negeri
RAKOR IKM

Rapat Koordinasi Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 dan Penyusunan Program/Kegiatan Tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota  se Sulawesi Utara dilaksanakan  selama 3 (tiga) hari tangggal 7  s/d 9 Maret 2017 di The Lagoon Hotel Manado dan dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang membidangi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.

Pembicara/Narasumber pada Rapat Koordinasi Pengarahan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2016 dan Penyusunan Program/Kegiatan Tahun 2017 yaitu :

  1. Sekretaris Ditjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian RI;
  2. Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Utara;
  3. Bank Indonesia;
  4. Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM.

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi ini  yaitu :

  1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan pengembangan industri di Sulawesi Utara.
  2. Mewujudkan persamaan persepsi dalam implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan industri Sulawesi Utara.
  3. Membangun kerjasama yang harmonis antara Dinas Perindag Provinsi dan Dinas Perindag Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.
  4. Terwujudnya kesatuan langkah dan tindak dalam melaksanakan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Hasil yang ingin dicapai pada Rapat Koordinasi ini antara lain :

  1. Tercapainya kesepahaman tentang harmonisasi/sinkronisasi dan pengarahan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016 dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Sulawesi Utara.
  2. Terwujudnya kesamaan pandang terhadap berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan IKM di Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.
  3. Terwujudnya Penyusunan Program dan Kegiatan IKM Tahun 2017 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.
  4. Meningkatkan performance IKM melalui pendekatan kompetensi produk unggulan se Sulawesi Utara.
RAKOR PERINDAG

RAPAT KOORDINASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH SE-PROVINSI SULAWESI UTARA

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada hari Jumat, Tanggal 3 Maret 2017 di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu Membahas tentang Program dan Kegiatan serta Kendala-kendala apa saja yang di hadapai pada masing-masing Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Perindag Kab/Kota Se-Sulawesi Utara

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dan dihadiri oleh :

  1. Seluruh Pejabat Kab/Kota Se- Sulawesi Utara
  2. Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara;
  3. UPTD Disperindag.

 

Pokok Bahasan :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun dalam kegiatan Rakor ini membahas mengenai Program dan Kegiatan dari masing-masing Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Dinas Perindag Kab/Kota. Yang didalamnya mengenai Industri antara lain : Bahan Mentah, Bahan Baku industri, barang setengah jadi, barang jadi, dan rancang bangun industri. Pembangunan industri bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budidaya serta denga memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
  2. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai uapaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuatdan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
  3. Meningkatkan kemapuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
  4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
  5. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
  6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil Produksi dalam Negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
  7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;
  8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan Nasional;

Sedangkan Perdagangan yang di kelola di masing-masing Dinas Perindag Kab/Kota antara lain : Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud diarahkan pada:

  1. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
  2. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
  3. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
  4. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
  5. pelindungan konsumen.
  6. Pelarangan dan pembatasan.

Dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini Masalah-masalah yang paling signifikan  ialah :

  1. Mengenai Kemetorologian di masing-masing Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota, tentang pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang yang perlu melibatkan BSML Makassar sehubungan dengan cap yang harus ada. Untuk mendapatkan Cap Kemetrologian pada Kegiatan Tera ataupun Tera Ulang di Kab/Kota, maka Bidang/UPTD Kemetrologian Kab/Kota harus membuat Proposal dan diserahkan ke Disperindag Provinsi Sulawesi Utara untuk pembuatan Rekomendasi dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Kemeterologian Kementerian Perdagangan RI di Jakarta.
  2. Sistem Resi Gudang yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang ini merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada Pengelola Gudang dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa Resi Gudang yang berbentuk dalam dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang dan diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.
  3. Kurangnya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan Dinas Perindag Kab/Kota.

Solusi dari Rapat Koordinasi ini yaitu :

  1. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan SRG, mendorong perbankan agar lebih aktif, meningkatkan fasilitas gudang, serta mensinergikan pasar lelang dengan SRG.
  2. Perlu adanya perhatian khusus dari masing-masing Dinas Perindag Prov. Dan Dinas Kab/Kota dalam menangani kegiatan Tera ataupun Tera Ulang.
  3. Lebih meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota.
IMG-20170208-WA0005

RAPAT PERTEMUAN DENGAN PARA EKSPORTIR SULUT DALAM RANGKA PERSIAPAN PELUNCURAN PERDANA KONEKTIVITAS LAUT BITUNG-DAVAO/GENERAL SANTOS

Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 7 februari 2017 bertempat diruang rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang di pimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Darwin Muksin, S.Sos, MM, dan dihadiri oleh Sekretaris BIM-EAGA Sulut, para Eksportir, dan UKM Sulut. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menerima informasi/masukan bagi para eksportir untuk produk apa saja yang akan di ekspor baik jenis dan volume pada peluncuran perdana RoRo Bitung-Davao/Gensan pada Bulan April 2017.

Hasil Pertemuan

Para eksportir sangat mengharapkan adanya pertemuan segera yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta antara KADIN Sulut/Davao/Gensan, eksportir dan Importir (buyer dan sellers). Sehingga jelas berapa banyak kebutuhan produk/volume yang akan di ekspor maupun di impor lewat kapal RoRo Bitung-Davao/General Santos pada Bulan April 2017.

Dari Eksportir PT. RD. Pasific Internasional sudah siap mengekspor 30 kontainer mesin exploin ke buyers asal Davao lewat peluncuran pelayaran perdana RoRo Bitung-Davao/Gensan pada bulan April 2017. Untuk kesiapan ekspor impor perdana tanggal 28 April 2017 RoRo Bitung-Davao/Gensan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan mengadakan kunjungan langsung ke Perusahaan-perusahaan eksportir untuk sosialisasi serta pengambilan data produk/volume yang siap ekspor.

IMG-20170210-WA0000

RAPAT DISEMINASI PERMENDAG NO. 90/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

Rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Februari 2017 yang di pimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Ir. Hanny Wajong, M.Si yang dihadiri oleh Pelaku usaha pemilik gudang yang bergerak di bidang perdagangan. Rapat dilaksanakan untuk penyebaran informasi terkait Permendag no. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang kepada para pelaku usaha.

Pokok-Pokok Bahasan:

  1. Gudang terbuka maupun tertutup dengan luasan > 100 m2 wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.
  2. TDG memiliki masa berlaku selama gudang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 tahun.
  3. Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi
    Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk
    dan yang keluar dari Gudang.
  4. Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang paling sedikit memuat informasi mengenai:
    pemilik Barang;
    b. jenis/kelompok Barang;
    c. jumlah Barang;
    d. tanggal masuk barang;
    e. tanggal keluar barang; dan
    f. sisa yang tersimpan di Gudang (stok)
  5. Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota

 

Yang perlu ditindaklanjuti :

  1. Rapat ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah pembinaan kepada pengelola gudang, dan apabila pengelola gudang belum memberikan laporan sebagaimana dimaksud maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin perdagangan.
  2. Dinas Perindag Prov. Sulawesi Utara sewaktu waktu akan melakukan pengawasan secara langsung ke gudang untuk memonitor pencatatan administrasi dan untuk melakukan cross check kevalidan laporan yang dikirimkan.
  3. Pelaporan dan pencatatan administrasi dibutuhkan untuk memperoleh gambaran terkait barang-barang terlebih khusus barang pokok dan barang penting yang beredar di Sulawesi Utara.
IMG-20170125-WA0009

Business Mission To Indonesia Taks Force Meeting Ro-Ro Bitung-Davao/General Santos (Dalam Rangka Persiapan Peluncuran Pelayaran Perdana Konektivitas Laut Bitung-Davao/General Santos)

IMG_0390

Rapat Kerja Sekretariat

Setelah Serah Terima Jabatan yang dilaksanakan Tanggal 17 Januari yang lalu Bapak Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut Abdullah Mokoginta mengadakan pertemuan pada Tanggal 18 Januari 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat bersama seluruh Pegawai Sekretariat guna menunjang kinerja masing-masing pegawai untuk penyelenggaraan kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut.

Berikut Pokok-Pokok  Bahasan :

  1. Mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP harus segera dibuat mengingat LAKIP ini merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindag menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.
  2. PPTK harus berkoordinasi dengan bendahara dalam proses pembuatan laporan agar laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Karena PPTK bertanggung jawab kepada pejabat PA/KPA. Berdasarkan hal tersebut, PPTK merupakan pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.
  3. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik maka harus dibuatkan SK PPkom (Pejabat Pembuat Komitmen), SK PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), SK Pejabat Pengadaan.
  4. Penampilan berpakaian dinas harus dilihat lagi agar semua staf yang ada di Disperindag dapat berpakaian sama tidak ada yang berbeda-beda lagi.
  5. Pengadaan yang masuk dalam lelang umum harus segera dilelang sesuai perkiraan bulan yang sudah ditentukan.
  6. Kesejahteraan Pegawai itu perlu untuk menunjang kinerja dari masing-masing pegawai. Maka dari itu kita harus melihat apa-apa saja yang menjadi kebutuhan bukan keinginan dari pegawai. Dan hal tersebut harus sesuai dengan beban kerja dan anggaran di Tahun 2017.
  7. Makan Minum Tamu harus dilihat lagi dan harus sesuai dengan jumlah uang yang telah dianggarkan, sehingga jenis makanan dan minuman sesuai dengan beban anggaran 2017.
  8. Staf Perencanaan dan Keuangan harus mengingatkan ke Bidang-Bidang dan UPTD bahwa harus secepatnya mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung agar Renja dapat terselesaikan dengan cepat.
  9. Tenaga Harian Lepas yang ada di Disperindag harus lebih diberdayakan agar mereka dapat mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada mereka.

 

aaa

Serah Terima Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

IMG-20170126-WA0001

Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan dari masing-masing Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

Rapat yang dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 9 Januari 2017 di ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, membahas tentang Target Capaian Kerja Tahun 2017 mengenai Program dan Kegiatan dari masing-masing Bidang dan UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara agar dapat terlaksana sesuai dengan beban kerja dan bisa dipertanggung jawabkan.

Hasil Rapat pada kegiatan tersebut adalah :

  1. Target capaian kerja Tahun Anggaran 2017 harus terealisasikan dengan baik dan harus menguasai apa yang menjadi rencana kerja anggaran yang telah kita buat.
  2. Output dan outcome akan menunjukkan apakah kegiatan yang kita lakukan sudah sesuai atau belum.
  3. Seluuh Kepala Bidang, Kasubag, dan Staf harus mengetahui Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2017 agar masing-masing Bidang dan UPTD dapat mempertanggung jawabkan hasilnya nanti.
  4. Seluruh ASN harus bekerja sama agar Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 dapat berjalan sesuai harapan bersama.